Viralnya berita hoax yang diberitakan oleh oknum kepala sekolah SD negeri air satan kecamatan muara beliti Kabupaten Musi Rawas menuai pro dan kontra dan kecaman dari masyarakat dan kalangan pemerintahan, mendapati viralnya berita tersebut terduga penyebar berita hoax menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat, Kamis 29 08 2024
Diketahui penyebar berita hoax bapak B Bakri,S.Pd.Sd kepala sekolah SD negeri air satan mengungkapkan permohonan maaf kepada masyarakat tentang viralnya pemberitaan yang dia lakukan berjudul tentang "kenaikan pppk menunggu Bupati baru" tidak benar, melalui rekaman video singkat bapak Bukhari menyampaikan klarifikasi bahwa berita itu tidak benar
Berhasil Dikutip dari rekaman video yang berdurasi 1 menit 17 detik bapak Bakti menyampaikan permohonan maaf dari dirinya kepada masyarakat dan Bupati Musi Rawas atas viralnya video hoax yang telah dia posting.
"saya Abdul Bakri,S.Pd.SD kepala sekolah SD negeri air satan kecamatan muara beliti Kabupaten Musi Rawas menyampaikan permohonan maaf kepada pemerintah Kabupaten Musi Rawas terkhusus kepada ibu Bupati Musi Rawas Ibu Hj. Ratna Mahmud karena telah menyebarkan berita hoax tentang pembatalan PPPK tahun 2024 dan pergantian Bupati baru.
Beliau melanjutkan, demi Allah sedikitpun dalam hati saya tidak ada niat membenarkan kata-kata tersebut apapun yang terjadi dari ucapan saya tersebut Saya sanggup menerima sanksi aturan dari atasan saya. Jelasnya
Di lain tempat saudara Agus Salim yang mewakili dari ketua forum honorer kabupaten Musi Rawas juga ikut memberikan klarifikasi terkait viralnya berita hoax di kalangan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Musi Rawas menurut beliau berita pembatalan PPPK tahun 2024 di Kabupaten Musi Rawas yang disebar keluarkan tidak benar dan setelah saya konfirmasi berdasarkan informasi yang didapat dari forum honorer Sumatera Selatan dan nasional bahwa sampai dengan saat ini belum ada juknis teknis pelaksanaan P3K tahun 2024
Beliau juga kembali menegaskan atas nama ketua forum sekali lagi menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan tentang berita tersebut dan berharap kepada rekan-rekan honorer untuk berhenti menyebarkan berita tersebut dan sabar menunggu juknis resmi dari pemerintah pusat melalui Kemenpan RB. Tutupnya
Red
Posting Komentar